‘Klitih’ di Yogyakarta: ‘Mata saya dilakban dan dipukul’ – terdakwa alami kekerasan hendaknya mengaku, rekayasa kasus membuat citra polisi kian ‘terpuruk’

Klitih

Sumber rencana,

ANTARA FOTO

Keterangan bagan,

Polisi diduga salah merajut dan melakukan kekerasan terhadap lima terdakwa di Yogyakarta dalam kasus kejahatan jalanan “klitih” yang menyebabkan satu cucu adam meninggal dunia plong April tinggal.

Tuduhan oknum aparat polisi berbuat perkomplotan kasus terus bergulir dan mengakibatkan citra kepolisian semakin “terpuruk”, pegiat dan ahli kembali memekikkan reformasi total di awak kepolisian. Namun staf ahli Kapolri mengeklaim kepolisian telah mengerjakan “langkah penindakan nan kongkrit”.

Polisi diduga salah menangkap dan mengamalkan kekerasan terhadap panca terdakwa di Yogyakarta dalam kasus kejahatan jalanan “klitih” nan menyebabkan satu orang meninggal dunia puas April silam.

Puas Selasa (08/11), tiga mulai sejak lima terdakwa sudah divonis bersalah. Suatu terdakwa yang diklaim umpama eksekutor divonis 10 waktu, provisional empat terdakwa lainnya enam waktu pidana kerangkeng oleh Majelis hukum Negeri Yogyakarta. (Lihat rinciannya di asal).

Komisi Bikin Insan Hilang dan Bahan Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah kejanggalan yang mempersendat dugaan kekerasan dan “rekayasa” kasus yang dilakukan aparat petugas keamanan terhadap kelimanya.

Baca pun:

Lewatkan Kata sandang-artikel yang direkomendasikan dan terus membaca




Artikel-artikel yang direkomendasikan


Akhir dari Kata sandang-artikel yang direkomendasikan

  • ‘Klitih’ di Yogyakarta: Bagaimana percederaan pelajar berkembang jadi kejahatan jalanan?
  • Kisah objek rekayasa kasus petugas keamanan: ‘Enggak ngaku begal, saya ditembak. Padahal saya enggak ngelakuin
  • Kasus Ferdy Sambo: Wewenang Divisi Propam untuk ‘dipreteli’

Ahli syariat penyelenggaraan negara Bivitri Susanti mengatakan perkomplotan kasus yang dilakukan ketua kepolisian Ferdy Sambo yunior-baru ini, menjadi paksa bertambah banyak mahajana yang mengungkap kolusi kasus yang dialami mereka, dan di arah lain, memperburuk kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

“Turunnya tingkat kepercayaan umum ini bagus, internal kebaikan kita bisa dorong terus untuk melakukan perbaikan kepolisian yang lebih jumlah. Jadi bukan hanya cak bertanya citra kepolisian, tapi bagaimana mereka berkarya, cara mereka diawasi, dan wewenangnya, supaya mereka lebih baik fungsinya,” tutur Bivitri kepada BBC News Indonesia, Senin (07/10).

Tentang, staf ahli Kapolri mengeklaim citra polisi waktu ini sedang “terpuruk karena kasus nan spektakuler nan merembet pada dibukanya semua aib polisi”, saja mengeklaim, Kapolri sudah lalu melakukan langkah kongkrit menindak anggotanya yang berbuat pengingkaran.

‘Mata saya dilakban dan dipukul’

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Akhir dari Podcast

Lampau panggilan video pecah dalam lembaga permasyarakatan (lapas) Wirogunn di Yogyakarta, seorang mulai dewasa mengaku mengalami kekerasan bermula perseorangan polisi di Polsek Sewon, Bantul, yang menangkapnya April lalu.

“Itu seminggu setelah kejadian perang sarung. Saya itu ditangkap refleks dibawa ke Polsek Sewon. Saya disuruh mengakuri tentang kejadian Perang Sarung, saya sekaligus memufakati peristiwa Perang Sarung itu, kok tiba-start mata saya dilakban,”tuturnya. BBC News Indonesia tidak mengungkap identitas demi keselamatannya.

Dia terlampau merinci kekerasan nan dia alami rasi itu.

“Waktu dilakban itu dipukuli, sampul. Itu saya ditangkap sekitar jam 12.30 lilin batik suntuk [mata] saya diplester, lalu dipukuli sampai pagi,” ungkapnya kepada para hadirin privat konferensi pers yang digelar di Yogya, Senin (07/11) siang.

Dia kemudian mengeklaim bahwa dirinya “dipaksa bersedia dan menerima” kesalahan nan bukan dia lakukan.

Sementara terdakwa nan tak, bersedia dan menerima dipukul di adegan dada dan peranakan. Selain itu, dirinya ditodong penyidik dengan senjata api, hendaknya mengaku misal praktisi pemusnahan.

Sumber tulang beragangan,

ANTARA FOTO

“Terpaksa ngakuin karena udah enggak kuat, sempat mau pingsan saya dipukulin.”

Mereka, bersama tiga terdakwa lain, mendapat kekerasan mulai sejak para penyidik demi mendapatkan persaksian terkait kasus pembunuhan di daerah tingkat itu.

Kasus yang dimaksud adalah pembunuhan di provinsi Gedongkuning, Yogyakarta, pada 3 April 2022 prematur masa.

Situasi itu menewaskan Daffa Adzin Albasith, remaja laki-laki berumur 18 tahun.

Setelah penyidikan dan persidangan bergulir, lima terdakwa menghadapi permintaan ikab lokap paling lama selama 10 waktu.

‘Momongan saya lain bersalah’

Merujuk sreg kronologi versi petugas keamanan, kejadian itu bermula berpokok tawuran antar-kelompok,

Privat konferensi pers 11 April silam, Polda DIY mengeklaim, awalnya dua kelompok terlibat dalam tawuran “perang sarung”. Panca pelaku yang melintas di kawasan kurung kerumahtanggaan (ringroad) berpapasan dengan kelompok korban yang terdiri dari okta- sosok.

Setelah terkebat tanding mulut dan saling salip, praktisi menebaskan gir – bulatan logam pipih yang bergerigi tempat rantai berpaut kerjakan memutar roda – dan mengenai muka korban di wilayah Gedongkuning.

Sedangkan, kronologi versi ayah bunda para terdakwa, empat dari lima remaja memang terbabit intern “perang sarung”.

Namun, setelah tawuran bubar, mereka kemudian singgah di sebuah warung makan, keempatnya lantas pulang ke rumah saban.

Pada 9 April 2022, polisi mengundang kelima pelaku.

Mata air rangka,

PBHI

Keterangan gambar,

Konferensi pers nan digelar sehari sebelum putusan pengadilan, mengungkap kekerasan yang dilakukan orang seorang kepolisian

Salah satu insan tua remaja itu menyebut putranya dijemput untuk dimintai warta tercalit “perang sarung” yang terjadi pada 3 April 2022.

Diketahui bahwa ketika menjemput terdakwa, polisi datang tanpa salinan rekomendasi, baik dari Polda maupun Polsek.

“Penangkapannya itu enggak pakai tembusan, langsung ambil aja,” ungkap ibu tersebut.

“Tahu-tahu ditangkap, suruh mengakui kalau ikut perang sarung dan ikut menerima nan terjadi di GedongKuning, padahal anak saya enggak sempat barang apa-apa.”

Sang ibu “yakin 100%” bahwa putranya tak ikut tawuran yang disebut “perang sarung” tersebut.

“Bani adam motornya semata-mata berbeda dengan yang di CCTV mengapa,” tegasnya.

Sumber gambar,

ANTARA FOTO

Amanat gambar,

Operasi saingan klitih lega Januari 2022 yang menunjukkan keprihatinan atas fenomena kejahatan jalanan di Yogyakarta.

Orang tua terdakwa yang lain mengaku tak bisa menengok anaknya selama ditahan polisi.

“Saya bisa berdapat anak setelah sebelas hari [ditahan]. Saya meluluk momongan saya ibu jarinya itu biru. Saya tanya itu katanya diinjak pakai kursi.”

“Sambil ketakutan bilang gitu, penyidik keluar masuk, keluar masuk,” ungkap kuntum tersebut.

Alih-alih kembali ke pangkuan, putranya tersebut justru dijadikan tersangka dan kemudian diadili di perbicaraan.

N domestik sidang putusan nanti, dia saja berpretensi anaknya dibebaskan pecah barang apa tuntutan.

“Harapannya momongan saya bebas, karena anak saya lain bersalah.”

Divonis bersalah, keluarga unjuk rasa

Harapan orang tua terdakwa supaya momongan-anaknya dibebaskan, agaknya, sepanjang ini belum terealisasi.

Pasalnya, sidang putusan kasus ‘klitih’ di Meja hijau Provinsi (PN) Yogyakarta, Selasa (08/11) menyatakan, tiga berpangkal lima terdakwa terbukti bersalah.

Majelis wasit, dalam amar putusannya, menyatakan mereka terbukti “melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama mengamalkan kekerasan terhadap orang nan mengakibatkan kematian.”

Terdakwa permulaan, Ryan Nanda Saputra, dihukum pidana penjara 10 periode, dan terdakwa kedua, yaitu Fernandito Aldrian Saputra dan terdakwa tiga, Muhammad Musyaffa Affandi, dihukum heksa- tahun penjara.

Seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, tetapan ini diprotes keluarga, konsorsium-sindikat terdakwa, serta tim kuasa hukumnya.

Sumber bagan,

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO

Permakluman gambar,

“Zalim. Ini negara hukum duit-duit, money-money,” kata rekan-rekan terdakwa. “Hukum tajam ke sumber akar, negara apa ini!”

Pelecok-seorang pembela Ryan, Arsiko Daniwidho Aldebarant nan juga ketua PHBI Yogyakarta, menganggap majelis hakim “tidak obyektif “, karena lebih condong kepada pembuktian dari jaksa penekan dan materi BAP (berita acara pemeriksaan).

Sebaliknya, “keterangan saksi dan bukti dari kami dikesampingkan, serta menghapuskan hal-kejadian materiil selama persidangan,” ujar Arsiko.

Itulah sebabnya, mereka akan mengajukan upaya hukum banding.

Adapun anak adam tua lontok terdakwa enggak kuasa menghalangi tangis. Bersama kawan-kawan terdakwa, mereka memprotesnya.

“Jangan kesampingkan bukti kami,” teriak rekan-rekan terdakwa.

“Zalim. Ini negara hukum duit-duit,
money-money,” perkenalan awal lainnya. “Hukum tajam ke bawah, negara barang apa ini!”

Segala apa bukti-bukti yang diajukan?

Dalam persidangan sebelumnya, penuntut umum menghadirkan bukti-bukti positif dua besikal dalang, gir dan talinya, golok, ketu udeng, serta rekaman CCTV dari bekas keadaan perkara (TKP).

Namun, Bos Universitas Uluran tangan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Arsiko Daniwidho Aldebarant mengeklaim kronologi serta bukti-bukti yang ditemukan memiliki perbedaan dengan jalan yang tercantum dalam sahifah dakwaan sehingga menimbulkan kejanggalan.

Bukti-Bukti yang memperintim dugaan riuk tangkap, antara enggak para terdakwa tidak berada di tempat peristiwa perkara (TKP), sampai-sampai enggak melewati TKP sreg momen kejadian perkara.

Selain itu, gir nan dijadikan komoditas bukti, yakni gir yang sebelumnya disimpan maka itu martir.

Saat gir tersebut ditemukan, dalam keadaan yang kotor makanya oli dan rumah serangga – tidak ada keluaran bakat. Polisi mengambil tanpa sarung tangan ataupun gawai tertentu.

Baca sekali lagi:

  • Cara-cara yang efektif melawan perundungan di sekolah
  • ‘Mereka direkrut di pelataran sekolah’ – Cewek-cewek Rumania dijual sebagai budak seks di Inggris
  • Buntut tewasnya mahasiswa UNS: Dua tersangka, Mendikbud didesak bubarkan Menwa

Ditambah sekali lagi, pengambilan album CCTV dilakukan oleh orang yang tidak ahlinya dengan pendirian menyalinnya langsung, bahkan sejarah CCTV di TKP saja direkam ulang menunggangi ponsel.

Mereka juga bersikukuh bahwa rekaman CCTV tidak dilakukan secara biasa menurut Undang-Undang tentang ITE, nan pada intinya, informasi dan dokumen elektronik harus boleh dijamin keontentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Abnormalitas tidak adalah menurut mereka, pendakwa mengamalkan analisis terhadap pelaku semata-mata berdasar puas rang tubuh.

Pun, kerumahtanggaan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa, tidak ogok siapa pekerja selayaknya, lebih-lebih tidak menjadikan terang perkara ini.

Saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum tidak mengawasi jelas mana tahu pelaku, semata-mata ada satu saksi yang optimistis bahwa para terdakwa adalah pelaku.

Saat dimintai tanggapan, Humas Polda DIY Kombespol Yulianto menjawab bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat hipotesis riuk sambar, “maka prosedur hukumnya ialah mengajukan gugatan ke majelis hukum”.

“Namanya kritikan praperadilan,” jelasnya dalam pesan tertulis.

Lima keganjilan

Mengenai, Staf Divisi Hukum KontraS, Abimanyu Septiadji, mengungkap bahwa pihaknya menemukan lima ketaknormalan dalam kasus tersebut, pelecok satunya ketika proses penyergapan hingga pemeriksaaan di kepolisian, seluruh terdakwa tidak diberikan akses bantuan hukum yang layak.

Padahal, apabila mengacu Pasal 54 KUHP, terduga atau terdakwa memilikihak cak bagi mujur bantuan hukum nan ditunjuk oleh tersangka.

“Kami pun menemukan dalam proses penyidikan dan penggalian oleh kepolisian, saksi dan para terdakwa diduga mengalami beberapa tindakan penyiksaan,” ungkap Abimanyu.

“Para terdakwa, mengaku disiksa bikin mengakui perbuatan nan sebetulnya tidak mereka lakukan, yaitu tindak penindasan nan mengakibatkan matinya seseorang”

Abimanyu menjelaskan cak semau bilang “penyiksaan” yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian, antara lain:

  • pemukulan di fragmen kepala, pelipis, perut, rahang dan pipi
  • pelemparan asbak, rambut dijambak, ditendang
  • pemukulan menggunakan radas kelamin sapi
  • mata ditutup dengan lakban
  • pembenturan kepala ke tembok
  • penodongan pistol

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami para terdakwa tersebut, menurut Abimanyu, dapat dikategorikan tindakan penyiksaan demi “mengejar pengakuan dari tersangka”.

Pengakuan inilah nan nantinya digunakan sebagai salah satu alat bukti karas hati nan dituduhkan.

Selain itu, KontraS juga menemukan bahwa orang per orang kepolisian tak cuma melakukan kekerasan terhadap para terdakwa, tapi sekali lagi kerap diduga melakukan kekerasan terhadap salah satu saksi.

“Syahid tersebut mengaku seluruh keterangan kesaksian dalam berita programa pengawasan adalah hasil kontrol dibawah impitan penyidik.”

“Apalagi sira kerap mengalami tindakan keji seperti pemukulan, dilempar menunggangi aspak, hingga kepalanya dibenturkan ke tembok,” ungkap Abimanyu.

Rekaman CCTV nan menjadi tanzil penyidik, lanjut Abimanyu, tidak secara karuan bahwa tekun kelima terdakwa itulah yang melakukan penganiayaan yang berujung mortalitas.

Keputusan buat menetapkan kelima akil balig ibarat terdakwa, menurut makrifat saksi penyidik di pengadilan, hanya merujuk sreg “keputusan tim”, tetapi tidak jelas pertimbangan skuat dalam memutuskan para terdakwa adalah pelaku yang sebenarnya.

Sumber gambar,

ANTARA FOTO

“Kami menilai keterangan ini penting sebab hal ini semakin menyaringkan bukti bahwa sebetulnya kepolisian lain sejenis itu yakin bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana.”

Abimanyu meneruskan, dalam proses persidangan KontraS menemukan bahwa enggak sedikit keterangan syahid dalam BAP berbeda jauh dengna keterangan yang disampaikan di pengadilan.

Sejumlah saksi menjelaskan kepada majelis hakim bahwa keterangan yang ditulis dalam BAP lain seluruhnya yakni wara-wara saksi.

Rekayasa kasus bukan kali ini sekadar terjadi, KontraS mencatat sedikitnya ada 27 konspirasi kasus yang dilakukan orang seorang kepolisian dalam kurun waktu tiga musim sepanjang 2022-2022.

Teladan-pola persekongkolan kasus

Sahaja pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, mengungkap bahwa kasus nan sebenarnya siapa lebih semenjak itu.

Konspirasi kasus yang terjadi di Indonesia, menurut Bivitri, sudah “dahulu parah” dan “laten”.

Beliau meneruskan bahwa rekayasa ataupun korupsi kasus adalah “prinsip yang mudah” bagi kepolisian buat bekerja.

“Maksud saya melakukan penindasan terhadap orang-turunan yang tak punya akal masuk bikin mendapatkan uluran tangan hukum alias galibnya yang diincar itu basyar-basyar miskin atau anak-anak,” ungkap Bivitri.

“Jadi dianggapnya oleh polisi, ‘Kita siksa aja biar mereka ngaku’. Mereka tidak wajib ribet berbuat penyidikan dan penelitian, bisa langsung diproses. Itu jadi penampilan polisi, mereka bisa kredit bahwa mereka telah menyelesaikan suatu kasus,” jelasnya.

Baca juga:

  • Autopsi bahan Tragedi Kanjuruhan: ‘Anak saya jati terkena racun’
  • Enam polisi dikenai sanksi disiplin atas mortalitas dua mahasiswa di Kendari

Tak boleh dipungkiri, prolog Bivitri, bahwa dalam hukum mahkamah yang berlaku di Indonesia, pengakuan berusul pelaku itu dijadikan alat bukti. Sehingga, banyak penyidik mengambil jalan pintas meminta pengakuan praktisi dengan kekerasan.

Dia menyinambungkan, mereka yang biasanya dipaksa menyepakati kesalahan nan tak mereka perbuat adalah kelompok pemukim miskin.

“Dalam sejumlah kasus homeless people (gelandangan) nan lagi nongol di pinggir kronologi langsung diambil, langsung digebukin, langsung disuruh ngaku,” katanya.

“Bintang sartan polanya sama, karuan mencari orang yang tidak rani dan lain berkat uluran tangan hukum yang cukup sehingga polisi boleh melakukan barang apa saja,” ujar Bivitri Kemudian.

Fenomena rekayasa kasus, bukanlah hal nan hijau, introduksi Bivitri. Pada hari 1970-an silam, terungkap rekayasa kasus pembunuhan pasangan suami ampean nan kemudian menembakkan dibentuknya mekanisme peninjauan kembali.

Maka berbunga itu, tegas Bivitri, kepolisian harus serius direformasi

Semestinya, kepolisian berpusat pada fungsinya sebagai penyelidik sehingga mereka tidak menggunakan kekerasan bakal mendapat pengakuan.

Perigi gambar,

ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan keterangan pers terkait penetapan terkaji kasus tragedi Kanjuruhan di Mapolresta Malang, Jawa Timur, Kamis (6/10)

Tapi sebaliknya, mereka mengamalkan penyidikan dan penyelidikan yang profesional.

“Kaprikornus restorasi besaran ini wajib dilakukan,” tegasnya.

Ki seirama, peneliti berpokok Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukmanto, rekayasa kasus ini tak lepas dari “tamadun di kepolisian” dan “pengawasan nan cacat”, sementara wewenang yang diberikan oleh kepolisian sangat besar.

Penapisan yang sedikit, kewenangang yang ki akbar, alas kata Bambang, akhirnya membuat orang per orang kepolisian mengerjakan sewenang-sewenang.

“kemudian ditambah pula tamadun saling menutupi dan seringkali menyalahgunakan kewenangan lakukan kepentingan pribadi,” jelas Bambang.

Sedangkan reformasi kepolisian yang diharapkan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, menurutnya, “nyaris lain suka-suka”.

‘Tindakan tegas’ dan ‘langkah kongkrit’

Dalam keadaan salah tangkap, menurut Bivitri kuncinya merupakan bikin menciptakan menjadikan kepolisian bertambah akuntabel dan lebih bisa diawasi.

“Jadi seandainya suka-suka kasus seperti ini mereka harus dapat sanksi.”

Sayangnya, menurut Bivitri, selama ini bukan ada penindakan bagi anggota petugas keamanan yang terbukti mengamalkan salah sambar atau konspirasi kasus.

“Pihak polisinya koteng tidak persaudaraan diusut, boleh jadi yang melakukan penindasan. Itu kan harusnya betul-betul dibereskan,” tegasnya.

“Misalnya unit mana yang mengerjakan penyiksaan, harusnya dibongkar, dikasih sanksi, kalau perlu reorganisaso. Pokoknya dituntaskan.

“Itu setahu cuma belum perkariban terjadi, atau seandainya mutakadim terjadi, belum diumumkan ke publik,” jelas Bivitri kemudian.

Akan cuma tudingan itu ditepis makanya sekretaris staf ahli Kapolri, Irjen (Pur) Aryanto Sutadi.

Beliau mengeklaim bahwa Kapolri telah melakukan “tindakan tegas” dan “anju kongkrit” terhadap anggotanya yang pahit lidah melakukan pelanggaran.

“Kalau akhir-akhir ini persiapan kongkrit yang dilakukan adalah Sambo orang seorang yang jahat itu, kemudian diproses penyidikan nan paling pelik, yaitu tuntutan perencanaan pembunuhan dan kemudian obstruction of justice.”

“Termuat juga bani adam yang mendukung Pak Sambo, itu lagi dihukum tegas oleh Kemasan Kapolri. Semua dipecat walaupun kesalahannya mungil dan kemudian yang lain dikirim ke pidana. Itu salah satu bukti maujud,” jelas Aryanto.

Sebelumnya, masih menurut Aryanto, Kapolri mutakadim banyak menangani anggotanya di berbagai daerah di Indonesia nan melakukan pelanggaran, baik tata susila dan pidana.

“Kurang lebih sudah suka-suka ratusan orang dalam satu perian ditindak dan dipecat dari polisi, namun sayangnya selama ini polisi belum ingin memberikan data yang semerawang setiap dia melakukan tindakan yang tegas, sehingga dianggapnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi selama ini dibiarkan,” bela Aryanto.

Sayangnya, menurut Bambang Rukmato berpokok ISESS, penindakan itu tidak menimbulkan efek insaf.

Rekayasa kasus, menurutnya, ikut privat unsur pidana, namun seringkali dengan dalih kesalahan prosedur dan kesalahan kesetiaan, mereka hanya diberikan sanksi ringan atau madya saja.

“Padahal takdirnya kita lihat rekayasa sebuah kasus dampaknya sangat segara dan ikut atom pengadilan, mereka agar mendapat sanksi berat. Tapi fakta-faktanya kan tidak,” cetus Bambang.

Citra polisi ‘terpuruk’

Seterusnya, Aryanto menjelaskan citra polisi memang semenjana terpuruk karena kasus yang spektakuler nan mengikutsertakan pejabat kepolisian Ferdy Sambo, yang menurutnya, “merembet plong dibukanya semua aib petugas keamanan dan kemudian dimanfaatkan maka dari itu kerubungan yang tidak suka polisi”.

Menanggapi itu, pakar syariat tata negara Bivitri Susanti mengakuri bahwa kasus Sambo menjadi “momentum” bikin pengungkapan konspirasi kasus yang tak.

“Publik sekarang jadi berani speak up dan orang yang merasakan keganasan seperti kasus klitih dan kasus sebelumnya hijau-hijau ini, makara berani bikin
ngomong
dan akhirnya melenggong, dan akhirnya tiba turun [citra petugas keamanan].”

“Dan buat saya, turunnya tingkat pengapit awam ini bagus, kerumahtanggaan kemujaraban kita boleh dorong terus buat melakukan pembaruan kepolisian nan lebih jumlah. Kaprikornus bukan hanya soal citra kepolisian, tapi bagaimana mereka bekerja, pendirian mereka diawasi, dan wewenangnya, supaya mereka lebih baik fungsinya,” jelas Bivitri.

Merujuk dua hasil angket yunior-baru ini, pembantu publik terhadap kepolisian menurun, usai rekayasa kasus nan melibatkan pejabat polisi Freddy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan.

Bahkan, citra kepolisian terungkap lebih buruk ketimbang institusi penegak hukum lainnya, yakni Tip Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

Bambang Rukmato dari ISESS mengistimewakan untuk mengedit citra polisi, perlu dibangun reformasi sistem pengaruh dan pengawasan.

Wewenang yang dahulu raksasa yang diberikan kepada kepolisian, kata Bambang, seharusnya diiringi dengan kontrol dan pengawasan nan baik.

“Tapi problemnya cerek kewenangan itu juga meliputi kontrol dan pengawasan juga. Mulai perumusan kebijakan, operasional dan pengawasan, itu centung dilakukan oleh kepolisian koteng,” kata Bambang.

“Maka dari itu kasus-kasus seperti ini terulang kembali.”

Ia kemudian meneruskan bahwa kasus Sambo adalah ,”puncak gunung es” dari kebobrokan sistemik di kepolisian.

Selama kepolisian lain mengoreksi sistem, Bambang mengimani, perkomplotan kasus akan terus terjadi.